Skip to main content

Notaris Terbaik Di Jakarta Selatan

Notaris Terbaik Di Jakarta Selatan

Notaris Terbaik Di Jakarta Selatan

Notaris Terbaik Di Jakarta Selatan – Apakah kita kerap memandang nama notaris dan PPAT (Pejabat Kepemilikan Properti) pada tanda yang sama? Bagi orang lazim, dua pekerjaan ini dianggap memiliki tugas dan fungsi yang serupa. Meski, notaris dan PPAT amat berbeda, seperti itu juga dengan otoritas.

Walaupun seperti itu, ada banyak notaris yang juga bekerja sebagai PPAT. Legislasi di Indonesia memungkinkan posisi pekerjaan ganda.

Secara awam, notaris adalah pejabat publik yang berwajib untuk menjalankan tindakan otentik dan daya lain yang disebutkan dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 UUJN).
(Untuk mengeksplorasi isu properti secara mendalam, mulai dari lokasi properti unggulan konsumen hingga harga shelter di Indonesia, Anda bisa menyusuri Indeks Properti Rumah.com)

Sementara PPAT yaitu pejabat publik yang berwenang untuk mengerjakan tindakan otentik dalam kaitannya dengan perbuatan undang-undang tertentu yang berkaitan dengan hak atas tanah atau Properti Unit Lantai (Pasal 1, skor 1, PP 37/1998).

“Seorang notaris dapat menjalankan profesinya setelah ditunjuk oleh Departemen Undang-undang dan Hak Asasi Manusia, walaupun PPAT diangkat lantas oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN),” kata Karlita Rubianti, SH, notaris yang bermarkas di selatan Jakarta.

Majelis Pengawas Notaris Jakarta Selatan

Keadaan yang dapat ditangani
Kecuali itu, Karlita mengatakan bahwa otoritas utama yang dapat ditangani oleh notaris dan PPAT juga amat berbeda. Notaris yang memiliki wewenang untuk:
1. Setujui pertanda tangan dan tentukan tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar di buku khusus (legalisasi)
2. Rekam surat di bawah tangan dengan mendaftar di buku khusus (waarmerking)
3. Buat sertifikat perjanjian atau ketentuan otentik
4. Lakukan validasi hasil fotokopi cocok dengan surat aslinya
5. Berikan tuntunan undang-undang terkait akta
6. Buat sertifikat penjualan dan akta tanah

Sementara otoritas yang PPAT dapat lakukan termasuk masalah tanah dari:
1. Beli Jual
2. Tukar Menukar
3. Pemberian Cuma Cuma
4. Inklusi dalam perusahaan (inbreng)
5. Distribusi hak-hak Bersama
6. Ketentuan hak Guna Bangunan / menerapkan hak atas tanah properti
7. Beri Hipotik
8. Ketetapan kuasa membebankan Hipotik

Otoritas area kerja
Sekiranya Anda mempunyai tanah dan bangunan yang akan disewakan atau dijual kepada orang lain, maka Anda dapat mengurus surat dan akta kontrak via kantor notaris yang berlokasi di sekitar daerah tinggal.

Dengan kata lain, tidak perlu mengunjungi kantor notaris terdekat cocok dengan zona properti.
“Gambaran seperti ini, contohnya, Anda berkeinginan memasarkan rumah di Bandung kepada pembeli yang tinggal di Bogor. Untuk menandatangani Sertifikat Jual Beli (AJB), Anda dan rekan Anda tak perlu mengunjungi kantor notaris di Bandung, tapi Anda cukup melaksanakan di daerah Bogor, “jelas Karlita.

Berbeda dengan PPAT, otoritas teritorial cuma mencakup domisili yang sudah ditentukan dan tak memiliki daya untuk melaksanakan tugas di luar area lain.

Diceritakan dalam Pasal 12 ayat (1) PP 37/1998, bahwa wilayah kerja PPAT merupakan wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Daerah Tingkat II.

Oleh sebab itu, untuk pengelolaan pengalihan hak teritorial yang terletak di wilayah A, patut dijalankan via PPAT yang bertempat tinggal di wilayah A.

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *