Skip to main content

Notaris PPAT Jakarta Selatan

Nomor Telepon Notaris Jakarta Selatan

Notaris PPAT Jakarta Selatan

Apakah kita kerap memandang nama notaris dan PPAT (Pejabat Kepemilikan Properti) pada petunjuk yang sama? Bagi orang awam, dua profesi ini dianggap memiliki tugas dan fungsi yang serupa. Padahal, notaris dan PPAT betul-betul berbeda, demikian itu juga dengan otoritas.
Walaupun begitu, ada banyak notaris yang juga berprofesi sebagai PPAT. Legislasi di Indonesia memungkinkan posisi profesi ganda.

Secara lazim, notaris merupakan pejabat publik yang berwajib untuk melakukan tindakan otentik dan daya lain yang disebutkan dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 UUJN).
(Untuk mengeksplorasi informasi properti secara mendalam, mulai dari lokasi properti unggulan konsumen sampai harga shelter di Indonesia, Anda dapat menyusuri Indeks Properti Rumah.com)

Sementara PPAT adalah pejabat publik yang memiliki wewenang untuk menjalankan perbuatan otentik dalam kaitannya dengan perbuatan tata tertib tertentu yang berkaitan dengan hak atas tanah atau Properti Unit Lantai (Pasal 1, skor 1, PP 37/1998).

“Seorang notaris bisa menjalankan profesinya setelah ditunjuk oleh Departemen Tata dan Hak Asasi Manusia, meski PPAT diangkat seketika oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN),” kata Karlita Rubianti, SH, notaris yang bermarkas di selatan Jakarta.

MPD Notaris Jakarta Selatan

Problem yang dapat ditangani
Selain itu, Karlita mengatakan bahwa otoritas utama yang dapat ditangani oleh notaris dan PPAT juga sungguh-sungguh berbeda. Notaris yang berwenang untuk:

1. Setujui pertanda tangan dan tentukan tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar di buku khusus (legalisasi)
2. Rekam surat di bawah tangan dengan mendaftar di buku khusus (waarmerking)
3. Buat sertifikat perjanjian atau ketetapan otentik
4. Lakukan validasi hasil fotokopi cocok dengan surat aslinya
5. Berikan nasihat tata tertib berhubungan sertifikat
6. Buat sertifikat penjualan dan sertifikat tanah

Sementara otoritas yang PPAT bisa lakukan termasuk keadaan sulit tanah dari:
1. Jual beli
2. Tukarkan
3. Subsidi
4. Masukan Aset dalam perusahaan (inbreng)
5. Pemecahan harta Bersama
6. Ketentuan hak Guna Bangunan / memakai hak atas tanah properti
7. Pembebanan Hak Penjaminan atas Tanah
8. Ketentuan otorisasi membebankan Hipotik
Otoritas area kerja

Seandainya Anda mempunyai tanah dan bangunan yang akan disewakan atau dipasarkan terhadap orang lain, karenanya Anda bisa mengurus surat dan sertifikat kontrak via kantor notaris yang berlokasi di sekitar daerah tinggal.

Dengan kata lain, tidak perlu mengunjungi kantor notaris terdekat sesuai dengan zona properti.
“Gambaran seperti ini, semisal, Anda mau memasarkan rumah di Bandung kepada pembeli yang tinggal di Bogor. Untuk menandatangani Sertifikat Jual Beli (AJB), Anda dan rekan Anda tak perlu mengunjungi kantor notaris di Bandung, tapi Anda cukup melakukan di daerah Bogor, “jelas Karlita.

Berbeda dengan PPAT, otoritas teritorial cuma meliputi domisili yang sudah ditentukan dan tak mempunyai energi untuk mengerjakan tugas di luar zona lain.

Diceritakan dalam Pasal 12 ayat (1) PP 37/1998, bahwa kawasan kerja PPAT merupakan kawasan kerja Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Daerah Tingkat II.
Oleh karena itu, untuk pengelolaan pengalihan hak teritorial yang terletak di kawasan A, wajib dilakukan melalui PPAT yang bermukim di kawasan A.

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *