Skip to main content

Notaris Kota Jakarta Selatan

Notaris Kota Jakarta Selatan

Notaris Kota Jakarta Selatan

Apakah kita kerap mengamati nama notaris dan PPAT (Pejabat Kepemilikan Properti) pada pertanda yang sama? Bagi orang umum, dua profesi ini dianggap memiliki tugas dan fungsi yang serupa. Meskipun, notaris dan PPAT betul-betul berbeda, seperti itu juga dengan otoritas.
Meski begitu, ada banyak notaris yang juga bekerja sebagai PPAT. Legislasi di Indonesia memungkinkan posisi profesi ganda.

Secara umum, notaris yaitu pejabat publik yang berwenang untuk menjalankan tindakan otentik dan daya lain yang diceritakan dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 UUJN).
(Untuk mengeksplorasi kabar properti secara mendalam, mulai dari lokasi properti favorit konsumen sampai harga shelter di Indonesia, Anda dapat menyusuri Indeks Properti Rumah.com)

Sementara PPAT merupakan pejabat publik yang berwajib untuk mengerjakan perbuatan otentik dalam kaitannya dengan perbuatan aturan tertentu yang berkaitan dengan hak atas tanah atau Properti Unit Lantai (Pasal 1, poin 1, PP 37/1998).

“Seorang notaris dapat menjalankan profesinya setelah ditunjuk oleh Departemen Peraturan dan Hak Asasi Manusia, meski PPAT diangkat langsung oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN),” kata Karlita Rubianti, SH, notaris yang bermarkas di selatan Jakarta.

Alamat Notaris PPAT Jakarta Selatan

Keadaan yang dapat ditangani
Kecuali itu, Karlita mengatakan bahwa otoritas utama yang dapat ditangani oleh notaris dan PPAT juga amat berbeda. Notaris yang berwenang untuk:

1. Setujui pedoman tangan dan tentukan tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar di buku khusus (legalisasi)
2. Rekam surat di bawah tangan dengan mendaftar di buku khusus (waarmerking)
3. Buat sertifikat perjanjian atau ketetapan otentik
4. Lakukan validasi hasil fotokopi layak dengan surat aslinya
5. Berikan pengarahan regulasi berhubungan akta
6. Buat sertifikat penjualan dan sertifikat tanah

Sementara otoritas yang PPAT bisa lakukan termasuk masalah tanah dari:
1. Beli Jual
2. Tukarkan
3. Pemberian Cuma Cuma
4. Masukan harta dalam perusahaan (inbreng)
5. Distribusi harta kolektif
6. Ketentuan hak untuk Bangunan / menerapkan hak atas tanah properti
7. Pembebanan Hak Penjaminan atas Tanah
8. Ketentuan otorisasi membebankan Hipotik

Otoritas zona kerja
Sekiranya Anda memiliki tanah dan bangunan yang akan disewakan atau dipasarkan kepada orang lain, karenanya Anda bisa mengurus surat dan sertifikat kontrak via kantor notaris yang berlokasi di sekitar daerah tinggal.

Dengan kata lain, tidak perlu mengunjungi kantor notaris terdekat layak dengan area properti.
“Ilustrasi seperti ini, contohnya, Anda ingin menjual rumah di Bandung terhadap pembeli yang tinggal di Bogor. Untuk menandatangani Akta Jual Beli (AJB), Anda dan rekan Anda tidak perlu mengunjungi kantor notaris di Bandung, namun Anda cukup melaksanakan di daerah Bogor, “jelas Karlita.

Berbeda dengan PPAT, otoritas teritorial cuma meliputi domisili yang sudah ditentukan dan tak mempunyai kekuatan untuk melakukan tugas di luar zona lain.
Diceritakan dalam Pasal 12 ayat (1) PP 37/1998, bahwa kawasan kerja PPAT yakni wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Daerah Tingkat II.

Oleh sebab itu, untuk pengelolaan pengalihan hak teritorial yang terletak di wilayah A, semestinya dilaksanakan melalui PPAT yang berdomisili di wilayah A.

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *