Skip to main content

Notaris Jakarta Selatan Murah

Notaris Jakarta Selatan Murah

Notaris Jakarta Selatan Murah

Apakah kita kerap kali mengamati nama notaris dan PPAT (Pejabat Kepemilikan Properti) pada petunjuk yang sama? Bagi orang awam, dua pekerjaan ini dianggap memiliki tugas dan fungsi yang serupa. Walaupun, notaris dan PPAT benar-benar berbeda, demikian itu juga dengan otoritas.
Sedangkan semacam itu, ada banyak notaris yang juga berprofesi sebagai PPAT. Legislasi di Indonesia memungkinkan posisi pekerjaan ganda.

Secara lazim, notaris yaitu pejabat publik yang memiliki wewenang untuk mengerjakan tindakan otentik dan daya lain yang diceritakan dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 UUJN).
(Untuk mengeksplorasi kabar properti secara mendalam, mulai dari lokasi properti unggulan konsumen hingga harga shelter di Indonesia, Anda bisa menyusuri Indeks Properti Rumah.com)

Sementara PPAT yakni pejabat publik yang memiliki wewenang untuk mengerjakan perbuatan otentik dalam kaitannya dengan perbuatan tata tertib tertentu yang berhubungan dengan hak atas tanah atau Properti Unit Lantai (Pasal 1, nilai 1, PP 37/1998).

“Seorang notaris bisa melaksanakan profesinya setelah ditunjuk oleh Departemen Undang-undang dan Hak Asasi Manusia, meski PPAT diangkat lantas oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN),” kata Karlita Rubianti, SH, notaris yang bermarkas di selatan Jakarta.

Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Selatan

Masalah yang dapat ditangani
Kecuali itu, Karlita mengatakan bahwa otoritas utama yang bisa ditangani oleh notaris dan PPAT juga benar-benar berbeda. Notaris yang berwenang untuk:
1. Setujui tanda tangan dan tentukan tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar di buku khusus (legalisasi)
2. Rekam surat di bawah tangan dengan mendaftar di buku khusus (waarmerking)
3. Buat akta perjanjian atau ketentuan otentik
4. Lakukan validasi hasil fotokopi pantas dengan surat aslinya
5. Berikan tuntunan undang-undang berkaitan sertifikat
6. Buat akta penjualan dan akta tanah

Sementara otoritas yang PPAT bisa lakukan termasuk masalah tanah dari:
1. Beli Jual
2. Tukarkan
3. Pemberian Cuma Cuma
4. Masukan harta dalam perusahaan (inbreng)
5. Distribusi harta kolektif
6. Ketentuan hak Guna Bangunan / menggunakan hak atas tanah properti
7. Beri Hipotik
8. Ketetapan kuasa membebankan Hak Penjaminan atas Tanah

Otoritas area kerja
Jikalau Anda mempunyai tanah dan bangunan yang akan disewakan atau dipasarkan terhadap orang lain, karenanya Anda dapat mengurus surat dan akta kontrak melalui kantor notaris yang berlokasi di sekitar daerah tinggal.
Dengan kata lain, tak perlu mengunjungi kantor notaris terdekat pantas dengan area properti.

“Gambaran seperti ini, umpamanya, Anda ingin menjual rumah di Bandung terhadap pembeli yang tinggal di Bogor. Untuk menandatangani Akta Jual Beli (AJB), Anda dan rekan Anda tak perlu mengunjungi kantor notaris di Bandung, namun Anda cukup melakukan di tempat Bogor, “jelas Karlita.

Berbeda dengan PPAT, otoritas teritorial hanya meliputi domisili yang telah diatur dan tidak mempunyai energi untuk melakukan tugas di luar zona lain.

Diceritakan dalam Pasal 12 ayat (1) PP 37/1998, bahwa kawasan kerja PPAT merupakan wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Daerah Tingkat II.

Oleh karena itu, untuk pengelolaan pengalihan hak teritorial yang berlokasi di kawasan A, mesti dilakukan via PPAT yang beralamat di kawasan A.

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *