Skip to main content

Notaris Daerah Jakarta Selatan

Notaris Daerah Jakarta Selatan

Notaris Daerah Jakarta Selatan

Apakah kita sering memandang nama notaris dan PPAT (Pejabat Kepemilikan Properti) pada petunjuk yang sama? Bagi orang awam, dua pekerjaan ini dianggap memiliki tugas dan fungsi yang serupa. Sedangkan, notaris dan PPAT benar-benar berbeda, begitu juga dengan otoritas.
Meski demikian itu, ada banyak notaris yang juga berprofesi sebagai PPAT. Legislasi di Indonesia memungkinkan posisi profesi ganda.

Secara biasa, notaris yaitu pejabat publik yang berwenang untuk melakukan tindakan otentik dan energi lain yang disebutkan dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 UUJN).
(Untuk mengeksplorasi kabar properti secara mendalam, mulai dari lokasi properti unggulan konsumen sampai harga shelter di Indonesia, Anda bisa menelusuri Indeks Properti Rumah.com)

Sementara PPAT adalah pejabat publik yang berwenang untuk menjalankan perbuatan otentik dalam kaitannya dengan tindakan tata tertib tertentu yang berhubungan dengan hak atas tanah atau Properti Unit Lantai (Pasal 1, skor 1, PP 37/1998).

“Seorang notaris dapat melaksanakan profesinya setelah ditunjuk oleh Departemen Regulasi dan Hak Asasi Manusia, meskipun PPAT diangkat langsung oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN),” kata Karlita Rubianti, SH, notaris yang bermarkas di selatan Jakarta.

Notaris Terbaik Di Jakarta Selatan

Permasalahan yang dapat ditangani
Kecuali itu, Karlita mengatakan bahwa otoritas utama yang bisa ditangani oleh notaris dan PPAT juga betul-betul berbeda. Notaris yang memiliki wewenang untuk:
1. Setujui pedoman tangan dan tentukan tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar di buku khusus (legalisasi)
2. Rekam surat di bawah tangan dengan mendaftar di buku khusus (waarmerking)
3. Buat akta perjanjian atau ketetapan otentik
4. Lakukan validasi hasil fotokopi cocok dengan surat aslinya
5. Berikan bimbingan regulasi terkait sertifikat
6. Buat akta penjualan dan akta tanah

Sementara otoritas yang PPAT dapat lakukan termasuk masalah tanah dari:
1. Jual beli
2. Tukarkan
3. Pemberian Cuma Cuma
4. Masukan harta dalam perusahaan (inbreng)
5. Distribusi hak-hak Gono Gini
6. Ketetapan hak untuk Bangunan / memakai hak atas tanah properti
7. Kasih Hak Penjaminan atas Tanah
8. Ketentuan kuasa membebankan Hipotik

Otoritas area kerja
Jika Anda mempunyai tanah dan bangunan yang akan disewakan atau dijual kepada orang lain, karenanya Anda bisa mengurus surat dan sertifikat kontrak lewat kantor notaris yang terletak di sekitar tempat tinggal.

Dengan kata lain, tidak perlu mengunjungi kantor notaris terdekat pantas dengan zona properti.
“Ilustrasi seperti ini, contohnya, Anda ingin memasarkan rumah di Bandung kepada pembeli yang tinggal di Bogor. Untuk menandatangani Sertifikat Jual Beli (AJB), Anda dan rekan Anda tidak perlu mengunjungi kantor notaris di Bandung, namun Anda cukup melaksanakan di daerah Bogor, “jelas Karlita.

Berbeda dengan PPAT, otoritas teritorial cuma meliputi domisili yang sudah ditetapkan dan tak mempunyai energi untuk melakukan tugas di luar zona lain.

Diceritakan dalam Pasal 12 ayat (1) PP 37/1998, bahwa kawasan kerja PPAT ialah kawasan kerja Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Daerah Tingkat II.

Oleh karena itu, untuk pengelolaan pengalihan hak teritorial yang berlokasi di wilayah A, sepatutnya dilaksanakan melewati PPAT yang bermukim di wilayah A.

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *