Skip to main content

Nomor Telepon Notaris Jakarta Selatan

Nomor Telepon Notaris Jakarta Selatan

Nomor Telepon Notaris Jakarta Selatan

Nomor Telepon Notaris Jakarta Selatan – Apakah kita sering kali memperhatikan nama notaris dan PPAT (Pejabat Kepemilikan Properti) pada pedoman yang sama? Bagi orang awam, dua pekerjaan ini dianggap mempunyai tugas dan fungsi yang serupa. Meskipun, notaris dan PPAT benar-benar berbeda, semacam itu juga dengan otoritas.

Meskipun begitu, ada banyak notaris yang juga berprofesi sebagai PPAT. Legislasi di Indonesia memungkinkan posisi profesi ganda.
Secara biasa, notaris merupakan pejabat publik yang berwenang untuk melaksanakan perbuatan otentik dan kekuatan lain yang disebutkan dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 UUJN).

(Untuk mengeksplorasi kabar properti secara mendalam, mulai dari lokasi properti favorit konsumen hingga harga shelter di Indonesia, Anda bisa menyusuri Indeks Properti Rumah.com)

Sementara PPAT yaitu pejabat publik yang memiliki wewenang untuk menjalankan perbuatan otentik dalam kaitannya dengan tindakan aturan tertentu yang terkait dengan hak atas tanah atau Properti Unit Lantai (Pasal 1, skor 1, PP 37/1998).

“Seorang notaris bisa menjalankan profesinya setelah ditunjuk oleh Departemen Aturan dan Hak Asasi Manusia, meski PPAT diangkat segera oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN),” kata Karlita Rubianti, SH, notaris yang bermarkas di selatan Jakarta.

Nama Notaris Di Jakarta Selatan

Sulit yang dapat ditangani
Selain itu, Karlita mengatakan bahwa otoritas utama yang dapat ditangani oleh notaris dan PPAT juga amat berbeda. Notaris yang memiliki wewenang untuk:
1. Setujui petunjuk tangan dan tentukan tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar di buku khusus (legalisasi)
2. Rekam surat di bawah tangan dengan mendaftar di buku khusus (waarmerking)
3. Buat akta perjanjian atau ketentuan otentik
4. Lakukan validasi hasil fotokopi pantas dengan surat aslinya
5. Berikan bimbingan tata tertib berhubungan sertifikat
6. Buat sertifikat penjualan dan akta tanah

Sementara otoritas yang PPAT dapat lakukan termasuk situasi sulit tanah dari:
1. Beli Jual
2. Tukarkan
3. Pemberian Cuma Cuma
4. Masukan Aset dalam perusahaan (inbreng)
5. Distribusi harta kolektif
6. Ketentuan hak untuk Bangunan / menerapkan hak atas tanah properti
7. Pembebanan Hak Penjaminan atas Tanah
8. Ketentuan otorisasi membebankan Hipotik

Otoritas zona kerja
Sekiranya Anda memiliki tanah dan bangunan yang akan disewakan atau dijual kepada orang lain, karenanya Anda bisa mengurus surat dan akta kontrak lewat kantor notaris yang berlokasi di sekitar daerah tinggal.

Dengan kata lain, tidak perlu mengunjungi kantor notaris terdekat pantas dengan zona properti.
“Gambaran seperti ini, semisal, Anda ingin memasarkan rumah di Bandung kepada pembeli yang tinggal di Bogor. Untuk menandatangani Sertifikat Jual Beli (AJB), Anda dan rekan Anda tak perlu mengunjungi kantor notaris di Bandung, tetapi Anda cukup menjalankan di tempat Bogor, “jelas Karlita.

Berbeda dengan PPAT, otoritas teritorial cuma meliputi alamat yang sudah ditetapkan dan tak memiliki energi untuk mengerjakan tugas di luar zona lain.

Diceritakan dalam Pasal 12 ayat (1) PP 37/1998, bahwa wilayah kerja PPAT adalah kawasan kerja Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Daerah Tingkat II.

Oleh karena itu, untuk pengelolaan pengalihan hak teritorial yang berlokasi di kawasan A, semestinya dikerjakan melewati PPAT yang beralamat di wilayah A.

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *