Skip to main content

Jasa Notaris Murah Jakarta Selatan

Notaris Jakarta Selatan Murah

Jasa Notaris Murah Jakarta Selatan

Jasa Notaris Murah Jakarta Selatan – Apakah kita kerap kali melihat nama notaris dan PPAT (Pejabat Kepemilikan Properti) pada tanda yang sama? Bagi orang lazim, dua pekerjaan ini dianggap mempunyai tugas dan fungsi yang serupa. Sedangkan, notaris dan PPAT betul-betul berbeda, demikian itu juga dengan otoritas.
Walaupun begitu, ada banyak notaris yang juga berprofesi sebagai PPAT. Legislasi di Indonesia memungkinkan posisi pekerjaan ganda.

Secara lazim, notaris adalah pejabat publik yang memiliki wewenang untuk melaksanakan perbuatan otentik dan energi lain yang diceritakan dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 UUJN).
(Untuk mengeksplorasi informasi properti secara mendalam, mulai dari lokasi properti unggulan konsumen sampai harga shelter di Indonesia, Anda dapat menyusuri Indeks Properti Rumah.com)

Sementara PPAT adalah pejabat publik yang memiliki wewenang untuk melakukan tindakan otentik dalam kaitannya dengan perbuatan aturan tertentu yang terkait dengan hak atas tanah atau Properti Unit Lantai (Pasal 1, nilai 1, PP 37/1998).

“Seorang notaris dapat melakukan profesinya setelah ditunjuk oleh Departemen Regulasi dan Hak Asasi Manusia, sedangkan PPAT diangkat lantas oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN),” kata Karlita Rubianti, SH, notaris yang bermarkas di selatan Jakarta.

Notaris Kota Jakarta Selatan

Situasi yang bisa ditangani
Kecuali itu, Karlita mengatakan bahwa otoritas utama yang dapat ditangani oleh notaris dan PPAT juga betul-betul berbeda. Notaris yang memiliki wewenang untuk:
1. Setujui pedoman tangan dan tentukan tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar di buku khusus (legalisasi)
2. Rekam surat di bawah tangan dengan mendaftar di buku khusus (waarmerking)
3. Buat akta perjanjian atau ketentuan otentik
4. Lakukan validasi hasil fotokopi cocok dengan surat aslinya
5. Berikan bimbingan aturan terkait akta
6. Buat akta penjualan dan akta tanah

Sementara otoritas yang PPAT dapat lakukan termasuk dilema tanah dari:
1. Beli Jual
2. Tukar Menukar
3. Subsidi
4. Masukan harta dalam perusahaan (inbreng)
5. Pemecahan hak-hak kolektif
6. Ketentuan hak untuk membangun / memakai hak atas tanah properti
7. Beri Hipotik
8. Ketetapan otorisasi membebankan Hak Penjaminan atas Tanah

Otoritas zona kerja
Sekiranya Anda memiliki tanah dan bangunan yang akan disewakan atau dipasarkan terhadap orang lain, karenanya Anda bisa mengurus surat dan sertifikat kontrak via kantor notaris yang terletak di sekitar daerah tinggal.
Dengan kata lain, tidak perlu mengunjungi kantor notaris terdekat layak dengan area properti.

“Gambaran seperti ini, contohnya, Anda mau memasarkan rumah di Bandung kepada pembeli yang tinggal di Bogor. Untuk menandatangani Akta Jual Beli (AJB), Anda dan rekan Anda tidak perlu mengunjungi kantor notaris di Bandung, namun Anda cukup melaksanakan di daerah Bogor, “jelas Karlita.

Berbeda dengan PPAT, otoritas teritorial cuma meliputi alamat yang telah diatur dan tak memiliki kekuatan untuk melakukan tugas di luar area lain.

Disebutkan dalam Pasal 12 ayat (1) PP 37/1998, bahwa kawasan kerja PPAT merupakan wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Tempat Tingkat II.

Oleh karena itu, untuk pengelolaan pengalihan hak teritorial yang terletak di wilayah A, harus dilaksanakan lewat PPAT yang berdomisili di wilayah A.

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *