Skip to main content

Jasa Notaris Jakarta Selatan

Jasa Notaris Jakarta Selatan

Jasa Notaris Jakarta Selatan

Apakah kita sering kali memandang nama notaris dan PPAT (Pejabat Kepemilikan Properti) pada petunjuk yang sama? Bagi orang biasa, dua profesi ini dianggap memiliki tugas dan fungsi yang serupa. Sedangkan, notaris dan PPAT sangat berbeda, seperti itu juga dengan otoritas.
Walaupun begitu, ada banyak notaris yang juga bekerja sebagai PPAT. Legislasi di Indonesia memungkinkan posisi pekerjaan ganda.

Secara biasa, notaris adalah pejabat publik yang berwajib untuk melakukan perbuatan otentik dan daya lain yang diceritakan dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 UUJN).
(Untuk mengeksplorasi info properti secara mendalam, mulai dari lokasi properti unggulan konsumen hingga harga shelter di Indonesia, Anda dapat menelusuri Indeks )

Sementara PPAT yaitu pejabat publik yang memiliki wewenang untuk melaksanakan tindakan otentik dalam kaitannya dengan tindakan regulasi tertentu yang berhubungan dengan hak atas tanah atau Properti Unit Lantai (Pasal 1, poin 1, PP 37/1998).

“Seorang notaris bisa melaksanakan profesinya sesudah ditunjuk oleh Departemen Tertib dan Hak Asasi Manusia, sedangkan PPAT diangkat lantas oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN),” kata Karlita Rubianti, SH, notaris yang bermarkas di selatan Jakarta.

Notaris Lenteng Agung Jakarta Selatan

Dilema yang bisa ditangani
Selain itu, Karlita mengatakan bahwa otoritas utama yang bisa ditangani oleh notaris dan PPAT juga sangat berbeda. Notaris yang memiliki wewenang untuk:

1. Setujui tanda tangan dan tentukan tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar di buku khusus (legalisasi)
2. Rekam surat di bawah tangan dengan mendaftar di buku khusus (waarmerking)
3. Buat sertifikat perjanjian atau ketetapan otentik
4. Lakukan validasi hasil fotokopi pantas dengan surat aslinya
5. Berikan nasehat undang-undang berkaitan sertifikat
6. Buat akta penjualan dan sertifikat tanah

Sementara otoritas yang PPAT dapat lakukan termasuk problem tanah dari:
1. Beli Jual
2. Tukarkan
3. Subsidi
4. Masukan harta dalam perusahaan (inbreng)
5. Pemecahan hak-hak Bersama
6. Ketentuan hak Guna Bangunan / menggunakan hak atas tanah properti
7. Kasih Hak Penjaminan atas Tanah
8. Ketetapan kuasa membebankan Hipotik

Otoritas zona kerja
Seandainya Anda mempunyai tanah dan bangunan yang akan disewakan atau dipasarkan kepada orang lain, karenanya Anda bisa mengurus surat dan sertifikat kontrak lewat kantor notaris yang berlokasi di sekitar tempat tinggal.

Dengan kata lain, tidak perlu mengunjungi kantor notaris terdekat cocok dengan area properti.
“Ilustrasi seperti ini, seumpama, Anda mau memasarkan rumah di Bandung kepada pembeli yang tinggal di Bogor. Untuk menandatangani Akta Jual Beli (AJB), Anda dan rekan Anda tak perlu mengunjungi kantor notaris di Bandung, melainkan Anda cukup melakukan di tempat Bogor, “terang Karlita.

Berbeda dengan PPAT, otoritas teritorial cuma meliputi alamat yang sudah diatur dan tidak memiliki energi untuk melakukan tugas di luar zona lain.
Disebutkan dalam Pasal 12 ayat (1) PP 37/1998, bahwa kawasan kerja PPAT ialah wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Daerah Tingkat II.
Oleh sebab itu, untuk pengelolaan pengalihan hak teritorial yang berlokasi di kawasan A, mesti dilaksanakan via PPAT yang bermukim di wilayah A.

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *