Skip to main content

Info Daftar Notaris Jakarta Selatan

Info Daftar Notaris Jakarta Selatan

Info Daftar Notaris Jakarta Selatan

Apakah kita tak jarang memperhatikan nama notaris dan PPAT (Pejabat Kepemilikan Properti) pada petunjuk yang sama? Bagi orang lazim, dua pekerjaan ini dianggap mempunyai tugas dan fungsi yang serupa. Sedangkan, notaris dan PPAT sungguh-sungguh berbeda, begitu juga dengan otoritas.
Meskipun seperti itu, ada banyak notaris yang juga bekerja sebagai PPAT. Legislasi di Indonesia memungkinkan posisi profesi ganda.

Secara lazim, notaris yaitu pejabat publik yang memiliki wewenang untuk menjalankan tindakan otentik dan daya lain yang diceritakan dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 UUJN).
(Untuk mengeksplorasi kabar properti secara mendalam, mulai dari lokasi properti unggulan konsumen hingga harga shelter di Indonesia, Anda bisa menyusuri Indeks Properti Rumah.com)
Sementara PPAT yaitu pejabat publik yang memiliki wewenang untuk menjalankan tindakan otentik dalam kaitannya dengan perbuatan tata tertib tertentu yang terkait dengan hak atas tanah atau Properti Unit Lantai (Pasal 1, poin 1, PP 37/1998).

“Seorang notaris bisa melakukan profesinya setelah ditunjuk oleh Departemen Aturan dan Hak Asasi Manusia, padahal PPAT diangkat lantas oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN),” kata Karlita Rubianti, SH, notaris yang bermarkas di selatan Jakarta.

Notaris Dan PPAT Di Jakarta Selatan

Persoalan yang bisa ditangani
Selain itu, Karlita mengatakan bahwa otoritas utama yang bisa ditangani oleh notaris dan PPAT juga benar-benar berbeda. Notaris yang memiliki wewenang untuk:

1. Setujui pedoman tangan dan tentukan tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar di buku khusus (legalisasi)
2. Rekam surat di bawah tangan dengan mendaftar di buku khusus (waarmerking)
3. Buat sertifikat perjanjian atau ketetapan otentik
4. Lakukan validasi hasil fotokopi pantas dengan surat aslinya
5. Berikan pengarahan peraturan berhubungan sertifikat
6. Buat akta penjualan dan akta tanah

Sementara otoritas yang PPAT bisa lakukan termasuk masalah tanah dari:
1. Beli Jual
2. Tukar Menukar
3. Pemberian Cuma Cuma
4. Masukan harta dalam perusahaan (inbreng)
5. Distribusi hak-hak kolektif
6. Ketetapan hak untuk membangun / menggunakan hak atas tanah properti
7. Pembebanan Hak Penjaminan atas Tanah
8. Ketetapan otorisasi membebankan Hak Penjaminan atas Tanah
Otoritas zona kerja

Seandainya Anda mempunyai tanah dan bangunan yang akan disewakan atau dipasarkan kepada orang lain, karenanya Anda dapat mengurus surat dan akta kontrak melalui kantor notaris yang berlokasi di sekitar daerah tinggal.
Dengan kata lain, tidak perlu mengunjungi kantor notaris terdekat layak dengan zona properti.
“Gambaran seperti ini, misalnya, Anda berkeinginan menjual rumah di Bandung terhadap pembeli yang tinggal di Bogor. Untuk menandatangani Sertifikat Jual Beli (AJB), Anda dan rekan Anda tak perlu mengunjungi kantor notaris di Bandung, tetapi Anda cukup mengerjakan di tempat Bogor, “terang Karlita.

Berbeda dengan PPAT, otoritas teritorial cuma meliputi alamat yang telah ditetapkan dan tidak memiliki tenaga untuk mengerjakan tugas di luar area lain.
Diceritakan dalam Pasal 12 ayat (1) PP 37/1998, bahwa wilayah kerja PPAT ialah kawasan kerja Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Tempat Tingkat II.
Oleh sebab itu, untuk pengelolaan pengalihan hak teritorial yang terletak di wilayah A, wajib dilaksanakan via PPAT yang bertempat tinggal di wilayah A.

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *