Skip to main content

Biaya Notaris Jakarta Selatan

Biaya Notaris Jakarta Selatan

Biaya Notaris Jakarta Selatan

Apakah kita kerap mengamati nama notaris dan PPAT (Pejabat Kepemilikan Properti) pada pertanda yang sama? Bagi orang umum, dua profesi ini dianggap mempunyai tugas dan fungsi yang serupa. Walaupun, notaris dan PPAT sungguh-sungguh berbeda, begitu juga dengan otoritas.
Walaupun demikian itu, ada banyak notaris yang juga bekerja sebagai PPAT. Legislasi di Indonesia memungkinkan posisi profesi ganda.

Secara awam, notaris adalah pejabat publik yang berwajib untuk melakukan perbuatan otentik dan tenaga lain yang disebutkan dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 UUJN).

(Untuk mengeksplorasi informasi properti secara mendalam, mulai dari lokasi properti unggulan konsumen sampai harga shelter di Indonesia, Anda bisa menelusuri Indeks Properti Rumah.com)
Sementara PPAT ialah pejabat publik yang berwenang untuk menjalankan perbuatan otentik dalam kaitannya dengan perbuatan peraturan tertentu yang terkait dengan hak atas tanah atau Properti Unit Lantai (Pasal 1, nilai 1, PP 37/1998).

“Seorang notaris bisa menjalankan profesinya sesudah ditunjuk oleh Departemen Aturan dan Hak Asasi Manusia, padahal PPAT diangkat lantas oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN),” kata Karlita Rubianti, SH, notaris yang bermarkas di selatan Jakarta.

No Telp Notaris Jakarta Selatan

Masalah yang bisa ditangani
Selain itu, Karlita mengatakan bahwa otoritas utama yang dapat ditangani oleh notaris dan PPAT juga amat berbeda. Notaris yang berwenang untuk:
1. Setujui petunjuk tangan dan tentukan tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar di buku khusus (legalisasi)
2. Rekam surat di bawah tangan dengan mendaftar di buku khusus (waarmerking)
3. Buat akta perjanjian atau ketentuan otentik
4. Lakukan validasi hasil fotokopi sesuai dengan surat aslinya
5. Berikan tuntunan peraturan berkaitan akta
6. Buat sertifikat penjualan dan sertifikat tanah

Sementara otoritas yang PPAT dapat lakukan termasuk persoalan tanah dari:
1. Beli Jual
2. Tukar Menukar
3. Subsidi
4. Masukan harta dalam perusahaan (inbreng)
5. Distribusi harta Bersama
6. Ketetapan hak Guna Bangunan / memakai hak atas tanah properti
7. Beri Hak Penjaminan atas Tanah
8. Ketetapan otorisasi membebankan Hak Penjaminan atas Tanah

Otoritas zona kerja
Apabila Anda mempunyai tanah dan bangunan yang akan disewakan atau dipasarkan kepada orang lain, maka Anda bisa mengurus surat dan akta kontrak via kantor notaris yang terletak di sekitar tempat tinggal.
Dengan kata lain, tidak perlu mengunjungi kantor notaris terdekat layak dengan zona properti.

“Ilustrasi seperti ini, umpamanya, Anda mau memasarkan rumah di Bandung kepada pembeli yang tinggal di Bogor. Untuk menandatangani Sertifikat Jual Beli (AJB), Anda dan rekan Anda tak perlu mengunjungi kantor notaris di Bandung, tapi Anda cukup mengerjakan di daerah Bogor, “jelas Karlita.

Berbeda dengan PPAT, otoritas teritorial hanya mencakup alamat yang sudah diatur dan tidak memiliki tenaga untuk menjalankan tugas di luar zona lain.

Disebutkan dalam Pasal 12 ayat (1) PP 37/1998, bahwa kawasan kerja PPAT yaitu wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Tempat Tingkat II.

Oleh karena itu, untuk pengelolaan pengalihan hak teritorial yang terletak di wilayah A, harus dikerjakan via PPAT yang berdomisili di wilayah A.

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *