Skip to main content

Alamat Notaris Jakarta Selatan

Alamat Notaris Jakarta Selatan

Alamat Notaris Jakarta Selatan

Apakah kita kerap mengamati nama notaris dan PPAT (Pejabat Kepemilikan Properti) pada petunjuk yang sama? Bagi orang awam, dua profesi ini dianggap memiliki tugas dan fungsi yang serupa. Walaupun, notaris dan PPAT benar-benar berbeda, seperti itu juga dengan otoritas.
Walaupun seperti itu, ada banyak notaris yang juga bekerja sebagai PPAT. Legislasi di Indonesia memungkinkan posisi pekerjaan ganda.

Secara lazim, notaris yaitu pejabat publik yang berwenang untuk melakukan perbuatan otentik dan kekuatan lain yang diceritakan dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 UUJN).
(Untuk mengeksplorasi info properti secara mendalam, mulai dari lokasi properti unggulan konsumen sampai harga shelter di Indonesia, Anda dapat menyusuri Indeks Properti Rumah.com)
Sementara PPAT yakni pejabat publik yang berwajib untuk melaksanakan tindakan otentik dalam kaitannya dengan tindakan regulasi tertentu yang berhubungan dengan hak atas tanah atau Properti Unit Lantai (Pasal 1, nilai 1, PP 37/1998).

“Seorang notaris bisa mengerjakan profesinya sesudah ditunjuk oleh Departemen Undang-undang dan Hak Asasi Manusia, sedangkan PPAT diangkat langsung oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN),” kata Karlita Rubianti, SH, notaris yang bermarkas di selatan Jakarta.

Majelis Pengawas Notaris Jakarta Selatan

Dilema yang bisa ditangani
Selain itu, Karlita mengatakan bahwa otoritas utama yang bisa ditangani oleh notaris dan PPAT juga sungguh-sungguh berbeda. Notaris yang berwajib untuk:
1. Setujui pertanda tangan dan tentukan tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar di buku khusus (legalisasi)
2. Rekam surat di bawah tangan dengan mendaftar di buku khusus (waarmerking)
3. Buat sertifikat perjanjian atau ketetapan otentik
4. Lakukan validasi hasil fotokopi sesuai dengan surat aslinya
5. Berikan bimbingan peraturan berkaitan sertifikat
6. Buat akta penjualan dan sertifikat tanah

Sementara otoritas yang PPAT bisa lakukan termasuk masalah tanah dari:
1. Jual beli
2. Tukar Menukar
3. Subsidi
4. Inklusi dalam perusahaan (inbreng)
5. Distribusi harta Bersama
6. Ketetapan hak Guna Bangunan / menerapkan hak atas tanah properti
7. Beri Hipotik
8. Ketentuan kuasa membebankan Hipotik
Otoritas zona kerja

Kalau Anda mempunyai tanah dan bangunan yang akan disewakan atau dipasarkan terhadap orang lain, maka Anda bisa mengurus surat dan akta kontrak lewat kantor notaris yang terletak di sekitar daerah tinggal.

Dengan kata lain, tak perlu mengunjungi kantor notaris terdekat layak dengan area properti.
“Gambaran seperti ini, seumpama, Anda berkeinginan menjual rumah di Bandung terhadap pembeli yang tinggal di Bogor. Untuk menandatangani Sertifikat Jual Beli (AJB), Anda dan rekan Anda tidak perlu mengunjungi kantor notaris di Bandung, melainkan Anda cukup melaksanakan di tempat Bogor, “jelas Karlita.

Berbeda dengan PPAT, otoritas teritorial hanya meliputi domisili yang telah ditetapkan dan tidak mempunyai kekuatan untuk mengerjakan tugas di luar area lain.
Diceritakan dalam Pasal 12 ayat (1) PP 37/1998, bahwa kawasan kerja PPAT merupakan kawasan kerja Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Tempat Tingkat II.

Oleh sebab itu, untuk pengelolaan pengalihan hak teritorial yang terletak di wilayah A, semestinya dilakukan melalui PPAT yang bertempat tinggal di wilayah A.

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *